Ini Saran Komisi VIII Kepada Jemaah Haji Soal Penggunaan Travel 

SumutMantap.com. Keberadaan batas bawah biaya umrah itu perlu diatur supaya dapat melindungi kepentingan jamaah umroh dalam mendapatkan fasilitas minimal di tanah suci. Hal ini penting, agar kasus travel umrah bermasalah seperti First Travel tidak terjadi lagi.

Demikian penjelasan Wakil ketua komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis di Jakarta, Senin (28/8/2017). Ia menegaskan perlunya pengaturan batas minimal biaya umroh dalam sebuah undang-undang khusus penyelenggaraan umrah.

“Jika dihitung, biaya perjalanan umroh minimal Rp. 21 juta, dengan berbagai fasilitas dasar. Sehingga masyarakat tidak mudah tertipu iming-iming ongkos umrah murah, namun pada akhirnya bermasalah,” kata Iskan.

Selain itu, menurut Iskan, seharusnya sejak dulu menurutnya batas minimal biaya umrah perlu diatur, dengan ikut memaparkan berbagai fasilitas yang akan didapatkan calon jamaah, sehingga mereka tidak merasa membeli kucing dalam karung.

“Jamaah bisa teredukasi bahwa untuk pergi umroh memerlukan biaya minimal sekian, dengan fasilitas sesuai yang dibayarkan. Sehingga mendapat jaminan tidak terlantar di tanah suci,” sambungnya.

Iskan menambahkan, untuk menghindari penipuan, calon jamaah umroh juga perlu membuka di website Kemenag mengenai mana saja travel umroh yang sudah resmi berizin. Karena banyak travel belum memiliki izin umroh dari Kemenag, dan hanya berbekal izin kementerian pariwisata, namun berani memberangkatkan umroh.

“Biasanya mereka mendapatkan visa umroh dengan bekerjasama dengan travel yang sudah mendapatkan izin Kemenag. Ini berbahaya, karena tanpa memiliki izin resmi umrah, mereka tidak akan mendapatkan pengawasan dari Kemenag,” tandasnya. (rhr)