Beasiswa Prestasi Diberhentikan, Masyarakat Labuhanbatu Kecewa

SUMUTMANTAP.COM. Beberapa hari yang lalu Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, H. Pangonal Harahap SE, MSi membuat keputusan pemberhentian beasiswa prestasi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun beasiswa prestasi yang berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang sebelumnya disusun dalam APBD.

Hal ini membuat mahasiswa dan masyarakat kecewa akan keputusan pemberhentian itu, sebab beasiswa prestasi yang sebelumnya digagas saat masa kepemimpinan Bupati dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp, PD periode 2010-2015 sangat diharapkan masyarakat karena dapat meringankan beban biaya perkuliahan putra-putinya, selain itu dengan adanya beasiswa itu mahasiswa lebih termotivasi belajarnya agar dapat masuk ke PTN se-Indonesia.

Keputusan pemberhentian beasiswa berprestasi diketahui saat APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 di paripura DPRD pada tanggal 9 Februari 2017 tidak mencatut program beaiswa berprestasi dalam APBD. Diketahui juga bahwa pemberhentian beasiswa berperetasi ini dialihkan ke SD dan SMP karena pengelolaan SLTA yang ditarik ke Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Apakah kebijakan tersebut semata dikeluarkan karena beasiswa berprestasi bukan merupakan program gagasan periode kepemimpinannya, atau daerah sedang mengalami defisit anggaran?.

Jika daerah Kabupaten Labuhanbatu sedang mengalami defisit anggaran, bukankah daerah memiliki kewajiban dalam penyusuan APDB sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran dialokasikan ke pendidikan. Selain itu pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi peserta didik yang orangtua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan kepada peserta didik yang berpestasi.

Meujuk pada salinan APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016 yang menyatakan bahwa pendapatan daerah berjumlah sebesar Rp. 1.247 triliun, di mana pengeluaran terbesar pemerintah daerah pada belanja pegawai sebesar Rp. 665,9 milyar atau 53% dari total anggaran. Selain harus mengeluarkan biaya belanja pegawai dan lain-lain, daerah juga berkewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD yang berarti sebesar Rp. 249,4 milyar.

Menurut hemat saya, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terlalu boros dalam belanja pegawai dan sepertinya berdampak pada penurunan pengalokasian anggaran ke sektor lainnya. Seharusnya jika pemerintah daerah benar-benar telah mejalankan peraturan akan cukup dalam menjalankan program beasiswa prestasi tanpa harus memutus program beasiswa tersebut.

Dapat disimpukan, sepertinya pemerintah daerah tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan negara dalam pengalokasian dana pendidikan, sehingga terjadinya pemutusan salah satu program pendidikan yaitu beasiswa prestasi yang dananya akan dialihkan ke sektor pendidikan lainnya.

RA Ritonga
Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor