Menimbang Sosialisasi Revisi UU KPK

SUMUTMANTAP.COM. Beberapa waktu yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menandatangani MoU dengan 82 Universitas sebagai mitra dalam pemberantasan korupsi. Demikian juga ketika revisi UU KPK kembali bergulir, tercatat 160 Orang Guru Besar dari berbagai universitas bersepakat menolak rencana revisi tersebut.

Dalam semangat pemberantasan korupsi yang menguat, justru Universitas Sumatera Utara (USU) yang minim prestasi memilih jadi tempat bagi Badan Keahlian DPR melakukan sosialisasi revisi UU KPK. USU akan melakukan sosialisasi revisi UU KPK di Kampus USU Medan.

USU diharapkan segera membatalkan rencana sosialisasi tersebut. Sebab diyakini bahwa rencana revisi tersebut bertujuan melemahkan KPK. Memberi tempat bagi sosialisasi revisi UU KPK akan menempatkan USU sebagai kampus yang dianggap mendukung revisi.

Rencana sosialisasi ini diyakini sebagai ketidakmampuan USU dalam merancang kegiatan yang kreatif, sehingga ketika ada tawaran melakukan sosialisasi revisi UU KPK, USU seperti mendapat berkah, sehingga tanpa berpikir strategis, USU langsung menerima tawaran BK DPR.

Berbagai kasus korupsi yang terjadi di lingkungan USU, yang sampai saat ini masih ditangani oleh penegak hukum diyakini berkaitan dengan kesediaan USU menerima sosialisasi revisi UU KPK ini. Berbagai kasus korupsi di USU diyakini turut menjadi energi yang menguatkan pilihan USU menerima rencana sosialisasi ini.

Tindakan ini membuktikan bahwa para petinggi USU terlibat dalam dinamika politik partisan. Ketika rakyat memilih menolak revisi UU KPK, USU justru bangga ketika dipilih sebagai tempat melakukan sosialisasi pelemahan KPK. Menyediakan tempat sosialisasi revisi UU KPK semakin menegaskan posisi USU yang semakin jauh dari rakyat.

Sepanjang sejarah pembentukan dan perubahan undang-undang, baru saat ini kita mengenal sosialisasi revisi. Selama ini kita mengenal sosialisasi undang-undang yang baru disahkan. Sosialisasi revisi UU KPK sebuah cara baru yang dipilih oleh DPR sebagai upaya mencari dukungan publik.

Momentum ini hendaknya dijadikan untuk konsolidasi seluruh stakeholders USU untuk menjadikan USU sebagai kampus anti korupsi pertama di Indonesia. Oleh karena itu, lebih tepat mengundang KPK untuk sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo hendaknya menjadi kerja bersama seluruh pemerintah dan juga perguruan tinggi. Sebagai tempat persiapan calon pemimpin bangsa, USU seharusnya lebih fokus terhadap upaya meningkatkan kapasitas anak bangsa.

Demikian catatan ini saya sampaikan untuk pimpinan USU agar lebih mengedepankan akal sehat dan menjunjung tinggi integritas. Catatan ini didasari kecintaan kepada almamater, dan sebagai wujud kerinduan atas kampus yang berpihak kepada keadilan, kebenaran, perdamaian, cinta kasih, demokrasi dan anti korupsi.

Sutrisno Pangaribuan, ST
Alumni Teknik Kimia FT USU
Anggota Komisi C/ Wakil Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara