Ironis, Penegak Hukum Justru Merusak Ranah Hukum

SumutMantap.com. Kasus hukum yang menimpa pendiri MNC Group yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesudibjo terkait SMS bernada ancaman kepada Jaksa Yulianto membuat sebagian masyarakat geram terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPP Grind M. Rasid kepada redaksi Sumut Mantap, di Jakarta, Rabu (5/7/2016). Menurutnya, Jaksa Yulianto mestinya mengerti dan senang dengan sms tersebut sebagai bentuk dukungan dan masukan untuk memperkuat eksistensi hukum di negeri ini.

“Aneh sekali, kalau Yulianto menganggap SMS tersebut sebagai ancaman. Dia mengerti hukum, hidup di lingkungan penegakan hukum, dan setiap saat bersentuhan dengan ranah hukum. Lantas kenapa dia tidak mengerti isi SMS itu sebagai bentuk dukungan dari putra terbaik bangsa,” kata Rasid.

Sebelumnya, SMS yang dikirim Hary Tanoesudibjo kepada Yulianto sebagaimana berikut: “Anda harus ingat kekuasaan tak akan langgeng, saya masuk politik karena ingin membuat Indonesia maju dalam arti yang sesungguhnya, termasuk penegakan hukum yang profesional, tidak transaksional, tidak bertindak semena-mena demi popularitas, dan abuse of power.”

Bagi Rasid, SMS tersebut tidak mengandung ancaman. Esensi dari sms itu justru menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai tanggungjawab terhadap hukum, bahwa dalam menegakkan hukum perlu dukungan dari setiap orang dalam bentuk kritikan yang membangun.

“Ironis, sebagai penegak hukum justru merusak dan melemahkan hukum itu sendiri serta menyalahgunakan kekuasaan yang diembannya,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Yulianto mengaku, mendapatkan SMS bernada ancaman sebanyak tiga kali, sehingga dia melaporkan Hary Tanoesudibjo kepada Mabes Polri. Menanggapi laporan tersebut, Hary balik melaporkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Yulianto ke Bareskrim.

Hary Tanoesudibjo mengatakan, mengirim SMS tersebut karena ingin memberitahukan alasan dirinya masuk ke dunia politik. Menurut pengakuannya, ia rela berkorban terjun ke dunia politik untuk menegakkan hukum.

Diketahui, Yulianto merupakan jaksa yang menangani kasus Mobile-8 pada tahun 2005 dan 2016 yang disangkutpautkan dengan Hary Tanoesudibjo yang saat itu merupakan komisaris perusahaan tersebut. Kelanjutan kasus itu terhenti lantaran putusan praperadilan meminta Kejagung menghentikan kasus tersebut. (rhr)