DPD RI Minta Pelabuhan Belawan Benahi Dwelling Time

SUMUTMANTAP.COM. Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, menyoroti persoalan waktu tunggu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Hal ini berlangsung saat Ia berkunjung ke Terminal Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Belawan, pada hari Rabu (28/9/2016) lalu.

“Berhasilnya para penyidik polisi ungkap kasus Dwelling Time Tanjung Priok dan tertangkapnya Pejabat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, membuat Presiden Joko Widodo berang. Kami meminta penjelasan pada pihak Pelindo 1 terkait teguran presiden pada kasus Dwelling Time,” kata Parlindungan, Jumat (30/9).

Senator asal Sumut ini menyatakan lamanya kegiatan bongkar muat kontaener juga disebabkan karena kurangnya kelengkapan dokumen eksportir dan importer, sehingga bisa memakan waktu sampai 4 hari. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak.

“Kita juga menghimbau pada para eksportir dan importer guna turut mendukung kelancaran dwelling time, kalau bisa waktu dwelling time di Pelabuhan Belawan tak sampai 4 hari,” ujarnya.

Ia juga berharap, pelabuhan Belawan yang selama ini mengalami kendala mengenai lama waktu bongkar dari kapal ke pelabuhan agar memperbaiki waktu menjadi lebih singkat.

“Saya yakin dan percaya, pelabuhan Belawan dapat melakukan hal yang terbaik mengenai dwelling time tersebut, dan hal ini tidak diragukan lagi,” tegasnya.

Dikatahui, dalam proses dwelling time di pelabuhan harus melalui tiga proses, yakni pre-clearance, custom clearance dan post clearance. Pada clearance, melibatkan instansi seperti Kementerian Perdagangan, BPOM, Karantina Tumbuhan dan Hewan,  Kemenkes, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kepolisian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (ras)