Pemotongan Dana Daerah, Dedi Iskandar: Kenapa Harus DAU Yang Ditunda?

SUMUTMANTAP.COM. DPD RI Komite IV mengadakan rapat dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan perwakilan dari Pemprov, Pemkab/Pemko Se-Indonesia, terkait penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Dedi Iskandar Batubara, meminta Menkeu membatalkan kebijakan tersebut. Ia menjelaskan alasan Kemenkeu atas peraturan itu untuk melakukan penghematan anggaran.

“Kenapa harus DAU dan transfer ke daerah, bukankah masih bisa dipilih alternatif lain, misalnya menunda kewajiban pembayaran hutang, mengurangi penyertaan modal BUMN atau sumber lainnya yang tidak berhubungan dengan daerah,” kata Dedi kepada redaksi Sumut Mantap, Senin (10/10).

Senator asal Sumatera Utara ini menyampaikan, kebijakan Permenkeu No. 125 tahun 2016 tentang penundaan penyaluran sebagian DAU dapat menjadikan pembangunan daerah tidak stabil, termasuk dalam penyusunan APBD provinsi.

“Hal ini telah menimbulkan kegalauan 169 pemerintah daerah karena kebijakan ini ditetapkan di tengah jalan proses pembangunan daerah,” jelasnya.

Selanjutnya, menurut Dedi, daerah yang mengharapkan dana bantuan pemerintah pusat, mau tidak mau harus menerima ketentuan yang sudah diputuskan presiden tersebut.

“Sehingga membuat daerah tidak punya pilihan terbaik kecuali menerima dengan terpaksa, padahal ini berakibat terganggunya pembangunan yang sudah direncanakan dan bahkan sudah berjalan,” tutupnya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat memotong Rp. 133,8 triliun APBN tahun 2016 yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp. 65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp. 68,8 triliun. Pemerintah beralasan penerimaan kas negara yang cenderung menurun. (rhr)